Kartu tanda penduduk elektronik atau yang biasa kita kenal dengan sebutan E-KTP, adalah Kartu Tanda Penduduk yang mana baik secara fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program E-KTP yang diluncurkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia ini sedang marak dibicarakan oleh beberapa kalangan di beberapa daerah dalam beberapa bulan terakhir ini. Pasalnya, E-KTP yang sudah diberlakukan sejak tahun 2011 ini, belum dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia secara merata. Contohnya seperti apa yang terjadi pada warga desa Manislor, meskipun mereka berkali-kali mencoba untuk memproses pembuatan E-KTP, baik melalui petugas kantor desa ataupun langsung memproses sendiri melalui petugas kantor pusat DISDUKCAPIL Kuningan, tetap saja mereka tidak dapat memperoleh E-KTP yang merupakan hak mereka itu.

192641920160831-055138-2777-dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-780x390

(saat penganut ahmadiyah kesulitan dapatkan e-ktp)

“Entah atas dasar apa, mereka (petugas kantor DISDUKCAPIL Kuningan) tak kunjung memproses pembuatan E-KTP kami warga Manislor, karena berkali-kali kesana, banyak warga Manislor yang sudah mencoba pun gak dikasih-kasih sama petugasnya, padahal kami sudah lama melakukan perekaman, alasannya karena blanko habis lah, jaringan error lah, dan lain-lain. Padahal saya sangat butuh E-KTP itu. Mereka beralasan seperti kami dapat dibodohi.” keluh Ibu Imas kepada tim Buletin Kita saat berhasil kami wawancarai pada hari Kamis 29 September lalu.

Sementara itu, adanya PERMENDAGRI nomor 8 tahun 2016 pun semakin membuat warga desa Manislor resah, karena dalam peraturan mengenai Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional itu dikatakan bahwa KTP non elektronik resmi tidak akan dapat digunakan kembali sehabis bulan September 2016 ini. Akibatnya dari keresahan tersebut, akhirnya menimbulkan tidak hanya satu atau dua gelintir orang yang tergoda untuk memakai jasa calo pengambil jalan pintas karena mendesaknya kebutuhan E-KTP untuk berbagai kalangan.

Setelah Tim Buletin Kita amati lebih dalam, hal ini pun sepertinya akan kurang efektif jika warga desa Manislor melakukan pengaduan kepada Dirjen DISDUKCAPIL pusat, karena mengenai administrasi kependudukan ini sudah sepenuhnya diserahkan urusannya kepada pemerintah daerah. Maka dari hal tersebut, dapat kita pahami bahwa kekeliruan mengenai sulitnya akses E-KTP warga Manislor ini murni berada pada pemerintah daerah Kabupaten Kuningan.

Memang tidak ada alasan yang jelas terucap dari pemerintah daerah Kabupaten Kuningan atau bagian DISDUKCAPIL daerah Kuningan sendiri mengenai ‘penahanan’ E-KTP warga desa Manislor tersebut. Entah karena warna kulit, perbedaan RAS, keyakinan, ataupun budaya, tetapi yang pasti ini jelas suatu tindakan pendiskriminasian. Apabila dilihat dari kacamata hukum, pemerintah daerah Kabupaten Kuningan sudah terang-terangan melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan BAB II Hak dan Kewajiban Penduduk pasal 2 poin B yaitu ‘Pelayanan yang Sama Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil’.

Advertisements